Standar Biaya Pendidikan

Menurut Nanang dalam Ekonomi dan Pembiayaan Pedidikan (2000;112) :

Pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/ mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan

Dalam PP RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 1 disebutkan bahwa :

Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Biaya pendidikan digolongkan dalam 3 Jenis, (PP No 48 Tahun 2008 pasal 3) yaitu: 

1. Biaya satuan pendidikan

2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan

3. Biaya pribadi peserta didik

Dalam PP RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 2 disebutkan bahwa :

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;

b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan

c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan

DANA BOS, BOP, BKM

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. 

Secara umum program BOS bertujuan untuk:

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah  pada tahun anggaran 2012, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

SD/SD                                                   :    Rp 580.000,-/siswa/tahun

SMP/SMPLB/SMPT                             :    Rp 710.000,-/siswa/tahun

Landasan Hukum

• Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun 2012 antara lain:
• Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum  dan Alokasi BOS Tahun Anggaran  2012
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS  dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan BOS

Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) merupakan program bantuan Pemerintah Daerah untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan anaknya.  BOP ini diberikan ke sekolah-sekolah dari sekolah tingkat dasar (SD dan SMP) maupun tingkat menengah (SMA/SMK).  Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota harus tetap menyediakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) setiap tahun sebagai sumber utama pembiayaan sekolah yang dianggarkan melalui APBD setempat

Pihak sekolah menggunakan dana BOP untuk menyediakan buku-buku wajib, barang-barang yang harus sering diganti dengan yang baru, beasiswa dan bantuan dari dalam maupun luar negeri, pelayanan kesejahteraan, seperti kantin, transport, penginapan  dan olahraga, pemeliharaan gedung dan peralatan, serta pengoperasian gedung, seperti listrik, air, dan telepon serta membeli bahan-bahan ajar, dsb.

BKM-M (SMP & SMA)

Direktorat Jenderal Pendidikan

Menengah menyelenggarakan program Bantuan Khusus Murid (BKM) yang bertujuan memperbesar peluang lulusan SMP/MTs yang kurang mampu secara ekonomi untuk masuk ke Sekolah Menengah serta mengurangi angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah. Program bantuan tersebut diberikan kepada siswa Sekolah Menengah dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.

Tujuan

1. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah;

2. Mengurangi jumlah siswa Sekolah Menengah yang putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan;

3. Meringankan biaya pendidikan bagi siswa Sekolah Menengah dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

Dasar Hukum

Pemberian Bantuan Khusus Murid Jenjang Pendidikan Menengah dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2010 tentangRencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya;

3. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah tahun 2010-2014;

BHP & BLU

Badan Hukum Pendidikan (BHP)

Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formaL

• Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah
• Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHPPD adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah.
• Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
• Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan

Badan Hukum Pendidikan (BPH) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik

Badan Hukum Pendidikan (BPH) bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.

Badan Layanan Umum (BLU) 

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.