Laporan Keuangan dan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Soemarsono (2004: 34) “Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan”. Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), “ Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstuktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. 

·         Jenis dan bentuk Laporan Keuangan

Neraca (balance sheet)

Neraca merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, modal dari suatu perusahaan yang.menunjukkan posisi keuangan pada suatu saat tertentu.

Bentuk Neraca:

Staffel (Report Form)

Skontro ( T – Account Form)

Laporan Laba Rugi (Income Statement)

Laporan Laba Rugi merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Bentuk laporan laba rugi:

1)  Multiple step

Contoh:

Penyusunan laporan laba-rugi dalam bentuk ini disusun secara bertahap mulai dari kelompok pendapatan dan beban usaha, pendapatan luar usaha dan beban luar usaha. Sampai dengan kelompok pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Bentuk multi step ini banyak digunakan di perusahaan dagang atau perusahaan industri. Bentuk laporan rugi-laba Multiple step sebagai berikut:

2)  Single step 

Dalam bentuk single step semua jenis pendapatan (pendapatan usaha, dan pendapatan luar usaha dan pendapatan lain-lain) disusun dan dijumlahkan dalam satu kelompok. Kemudian disisihkan dengan jumlah semua jenis beban. Selisih jumlah pendapatan dengan jumlah beban merupakan saldo (sisa) laba atau saldo (sisa) rugi. Bentuk ini banyak digunakan dalam perusahaan jasa. Bentuk laporan Rugi laba single step sebagai berikut:

Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal adalah suatu ikhtisar tentang perubahan modal yang terjadi selama jangka waktu tertentu (periode tertentu).  Hal-hal yang menyebabkan perubahan modal:

Adanya setoran tambahan/investasi dari pemilik

Adanya laba usaha

Adanya kerugian

Pengambilan untuk keperluan pribadi

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk (pendapatan) dan arus kas keluar (biaya-biaya). Laporan arus kas, memperlihat aliran kas selama periode tertentu, serta memberikan informasi terhadap sumber-sumber kas serta penggunaan kas dari setiap kegiatan dalam periode yang dicakup. 

·        

Macam Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan mencakup perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, evaluasi kecenderungan posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu. Analisis keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, sub usaha atapun proyek

Analisis keuangan seringkali menilai suatu usaha berdasarkan :

Profitabilitas adalah kemampuan perseroan untuk menghasilkan suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Profitabilitas perseroan biasanya dilihat dari laporan laba rugi perseroan (income statement) yang menunjukkan laporan hasil kinerja perseroan.

Solvabilitas adalah kemampuan perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, yang diukur dengan membuat perbandingan seluruh kewajiban terhadap seluruh aktiva dan perbandingan seluruh kewajiban terhadap ekuitas.

Likuiditas adalah kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar.

Stabilitas adalah kemampuan perseroan dalam mempertahankan usahanya dalam jangka waktu panjang tanpa harus menderita kerugian. Untuk menilai stabilitas perseroan digunakan laporan laba rugi dan neraca keuangan (balance sheet) perseroan serta berbagai indikator keuangan dan non keuangan lainnya.

Cara Perhitungannya :

1.  Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan hubungan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Posisi likuiditas perusahaan akan sangat berhubungan dengan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya.

-  Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar =  aktiva lancar

                          kewajiban lancar

-  Rasio Cepat (Acid Test)

Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan.

Rasio Cepat =  aktiva lancar – persediaan

                                    kewajiban lancar

2.  Rasio Pengelolaan Aktiva

Rasio pengelolaan aktiva ini mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya. Rasio ini juga untuk melihat kewajaran nilai aktiva pada neraca, sehingga nilai aktiva yang disajikan tidak terlalu tinggi, terlalu rendah.

-  Rasio perputaran persediaan (inventory turnover ratio)

Rasio ini bertujuan untuk menunjukkan perputara persediaan perusahaan. Semakin cepat tingkat perputaran persediaan, maka semakin besar tingkat keberhasilan perusahaan .

Rasio Perputaran Persediaan =   penjualan

                                                         persediaan

-  Rasio Periode Penagihan Rata-Rata (Day Sales Outstanding – DSO)

Rasio ini digunakan untuk menaksir berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk merealisasikan penerimaan kas atas penjualan yang telah dilakukan.

DSO =             piutang                 =                      piutang

         rata-rata penjualan/hari        penjualan tahunan/360

-  Rasio Perputaran Aktiva Tetap (fixed assets turn over ratio)

Rasio ini berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya (pabrik, mesin, peralatan, dll.)

Rasio Perputaran Aktiva Tetap =   penjualan

                                                            total aktiva

3. Rasio Manajemen Utang

Pembiayaan perusahaan bisa bersumber dari dua pihak; pembiayaan internal atau pembiayaan dari pihak luar (kreditur) melalui utang. Pembiayaan dengan utang atau sering disebut leverage memiliki dampak yang serius bagi perusahaan jika perusahaan ingin mendapatkan tambahan modal melalui utang. Calon kreditur pasti akan sangat-sangat memperhatikan rasio-rasio ini.

-  Rasio Total Utang terhadap Total Aktiva (debt ratio)

Rasio ini berfungsi untuk mengukur persentasi dana pembiayaan perusahaan yang disediakan oleh kreditur.

Debt ratio = total hutang

 total aktiva

Rasio Kelipatan Pembayaran Bunga (time-interest-earned – TIE)

Rasio TIE ini mengukur seberapa besar laba operasi dapat menurun sampai perusahaan tidak dapat memenuhi beban bunga tahunan. Kegagalan memenuhi kewajiban ini akan mengakibatkan adanya tindakan hukum dari pemberi pinjaman. Lebih jauh, kegagalan memenuhi kewajiban tersebut juga mungkin menyebabkan kebangkrutan.

TIE =    EBIT

Beban bunga

-  Rasio Cakupan Beban Tetap (fixed charge coverage ratio)

Fungsi rasio ini serupa dengan rasio kelipatan pembayaran bunga, tetapi rasio ini melihat lebih jauh karena mengakui bahwa ada aktiva perusahaan yang disewa (lease) dan harus melakukan pembyaran dana pelunasan (sinking fund)

Rasio cakupan beban tetap =              EBIT + pembayaraan lease

Beban bung+pembayaran lease+pembayaran dana pelunasan

                                                                                                (1-tarif pajak)

4.  Rasio Profitabilitas

Profitabilitas atau laba adalah hasil dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Hasil dari penerapan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rasio profitabilitas  ini menunjukkan pengaruh gabungan dari  likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi.

-  Marjin Laba Atas Penjualan

Rasio ini akan menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam setiap nilai rupiah penjualannya.

Marjin laba penjualan = laba bersih persediaan utk pemegang saham

       penjualan

Rasio BEP (Basic Earning Power)

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. Rasio ini juga berguna untuk membandingkan perusahaan dengan situasi pajak yang berbeda dan tingkat utang yang berbeda.

Rasio BEP =        EBIT

Total aktiva

Pengembalian atas Total Aktiva (ROA – Return on Asset)

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas penggunaan seluruh aktivanya dalam kegiatan operasinya.

ROA = laba bersih persediaan utk pemegang saham biasa

Total aktiva

Pengembalian atas Ekuitas Saham Biasa (Return on common equity – ROE)

Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham.

ROE = laba bersih persediaan utk pemegang saham biasa

Ekuitas saham biasa

5.  Rasio Nilai Pasar (Market Value Ratio)

Rasio nilai pasar memberikan manajemen petunjuk mengenai apa yang akan dipikirkan   investor mengenai kinerja perusahaan pada suatu periode serta prospek perusahaan tersebut pada periode yang akan datang. Jika rasio likuiditas, manajemen aktiva, manajemen hutang, dan rasio profitabilitas perusahaan baik, maka rasio nilai pasarnyapun akan menjadi tinggi. Lebih jauh, harga saham perusahaanpun akan setinggi nilai yang diharapkan.

-  Rasio Harga-Laba (price-earning ratio)

Rasio ini menunjukkan jumlah rupiah yang akan dibayarkan kepada investor untuk setiap rupiah yang dia tanamkan pada perusahaan.

Rasio Harga-Laba =    harga per saham

laba per saham

-  Rasio Nilai Pasar/Buku (market/book ratio)

Rasio nilai pasar buku ini memberikan indikasi bagi manajemen perusahaan mengenai bagaimana pandangan investor terhadap perusahaan. Perusahaan yang tingkat ekuitasnya tinggi pada umumnya akan menjual sahamnya lebih tinggi beberapa kali dari nilai bukunya.

Rasio nilai pasar/buku =       harga per saham

Nilai buku  per saham

Sumber : analisis manajemen keuangan.pdf diakses pada 16 September 2014 jam 20.30

Seci Harpian School
Laporan Laba-Rugi Januari- Desember

Pendapatan
1. SPP 1000 x 500.000 x 12                                                                6.000.000.000
2. Osis 1000 x 200.000 x12                                                                   200.000.000 +
                                                                                                            6.200.000.000
Biaya-Biaya
1.Gaji guru + pegawai 145.000.000 x 12                                             1.740.000.000
2.Kurikulum 30.000.000 x 2                                                                     60.000.000
3.Pembelajaran 6.000.000 x 10                                                                60.000.000
4.Osis + Ekskul 5.000.000 x 12                                                               60.000.000
5.ATK 1.000.000 x 12                                                                            12.000.000
6.Penyusutan Bangunan                                                                          317.500.000
7.Penyusutan Sekolah                                                                            330.000.000
8.Biaya Promosi                                                                                      50.000.000
9.TAL 10.000.000 x 12                                                                        120.000.000
10.BLL 5.000.000 x 12                                                                           60.000.000 +  
Total Biaya                                                                                         2.824.500.000

 EBIT                                                                                                           3.375.500.000

Bunga 12% x 3.000.000.000                                                                          360.000.000    _
EBT                                                                                                             3.015.000.000

Tax/pph
5%    x 50.000.000                                =     2.500.000
15%  x 200.000.000                              =   30.000.000
25%  x 250.000.000                              =   62.500.000
35%  x 2.515.000.000                           = 880.425.000 +
Tax                                                                                                                 975.425.000  -
EAT                                                                                                             2.039.575.000

Laporan Perusahaan Modal Tahun 2012

Modal 1 Januari                                                                                  16.450.000.000
Pembagian laba/SHU                                                                               750.000.000

Laba tahun 2012                                                                                   2.039.575.000
Modal 31 des                                                                                      18.239.575.000

Neraca per 31/1/2013

Aktiva Lancar
- Kas                        42.750.000                  Utang Lancar                      5.500.000
- Bank                     155.500.000                 Utang JP                      3.000.000.000 +
- Perlengkapan           75.000.000                 Total Utang                 3.005.500.000
- Piutang SPP          125.000.000 +             
 Total aktiva lancar   523.000.000                 Modal                        18.239.575.000       

                                                                    Total Utang + Modal   21.245.075.000
Aktiva tetap
- Gedung                      9.525.000.000
- Penyusutan gedung        317.500.000 _
                                    9.207.500.000
Peralatan                      5.000.000.000
Penyusutan Peralatan       330.000.000 _
                                    4.670.000.000
ATT W                        2.844.325.000
Total Aktiva                21.245.075.000

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Rasio Likuiditas
Rasio Lancar
Aktiva Lancar   =  4.523.250.000
Utang Lancar               5.500.000
                        = 822,4 x 100%
                        = 822%

Kesimpulan : Setiap Rp. 882 yang dimiliki oleh sekolah, digunakan untuk membayar Rp. 1 utang yang dimiliki oleh sekolah

Rasio Profitabilitas
Dividen kas      =       750.000.000  = 4,62 %
Laba Bersih          16.000.000.000

Kesimpulan : Dalam 1 tahun, sekolah mendapat laba 4,62 %

Rasio Solvabilitas
Total Utang      =   3.005.500.000  = 14,15 %
Total Harta          21.245.075.000

Kesimpulan : Dari total harta yang dimiliki sekolah 14,15% nya dari utang

Kebijakan Perpajakan dalam Bidang Pendidikan

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum jenis pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Contoh dari pajak pusat adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah :

Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

PPnBM

Disamping pengenaan Pajak sebagaimana dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang  dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak

2. Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

3. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

4. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh Pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

Tarif PPh Pasal 17

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,- 5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- 15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- 25%
di atas Rp 500.000.000,- 30%

(2) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Contoh soal :

Chita Aiza pegawai pada perusahaan PT. IKEA sudah menikah dan memiliki 2 anak dengan gaji sebulan Rp. 15.000.000. PT. IKEA mengikuti program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja & premi jaminan kematian dibayar oleh penerima kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. Di samping itu, PT.IKEA juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. IKEA membayar iuran pensiun Chita Aiza ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan setiap bulan sebesar Rp. 100.000. Chita Aiza membayar iuran jaminan hari tua sebesar 3%,. Chita Aiza juga menerima tunjangan makan dan transport sebesar Rp. 3.000.000 dan Rp. 3.000.000

Perhitungan SBB:

Gaji	15.000.000
Tunjangan Makan	3.000.000
Tunjangan Transport	3.000.000	+
Total		21.000.000
Biaya
Premi Kecelakaan Kerja	75.000
Premi Jaminan Kematian	45.000
Premi Jaminan Hari Tua	450.000	+
total		570.000	-
Jumlah		20.430.000 / bulan
		(20.430.000X12)	245.160.000/tahun
PTKP, WP sendiri			24.300.000 -
PKP			220.860.000

Perhitungan PPh pasal 17

5%	5% x 50.000.000	2.500.000,-
15%	15% x 170.000.000	25.629.000 +
PPh Setahun		28.129.000

Standar Biaya Pendidikan

Menurut Nanang dalam Ekonomi dan Pembiayaan Pedidikan (2000;112) :

Pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/ mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan

Dalam PP RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 1 disebutkan bahwa :

Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Biaya pendidikan digolongkan dalam 3 Jenis, (PP No 48 Tahun 2008 pasal 3) yaitu: 

1. Biaya satuan pendidikan

2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan

3. Biaya pribadi peserta didik

Dalam PP RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 2 disebutkan bahwa :

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;

b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan

c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan

DANA BOS, BOP, BKM

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. 

Secara umum program BOS bertujuan untuk:

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah  pada tahun anggaran 2012, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

SD/SD                                                   :    Rp 580.000,-/siswa/tahun

SMP/SMPLB/SMPT                             :    Rp 710.000,-/siswa/tahun

Landasan Hukum

• Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun 2012 antara lain:
• Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum  dan Alokasi BOS Tahun Anggaran  2012
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS  dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan BOS

Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) merupakan program bantuan Pemerintah Daerah untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan anaknya.  BOP ini diberikan ke sekolah-sekolah dari sekolah tingkat dasar (SD dan SMP) maupun tingkat menengah (SMA/SMK).  Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota harus tetap menyediakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) setiap tahun sebagai sumber utama pembiayaan sekolah yang dianggarkan melalui APBD setempat

Pihak sekolah menggunakan dana BOP untuk menyediakan buku-buku wajib, barang-barang yang harus sering diganti dengan yang baru, beasiswa dan bantuan dari dalam maupun luar negeri, pelayanan kesejahteraan, seperti kantin, transport, penginapan  dan olahraga, pemeliharaan gedung dan peralatan, serta pengoperasian gedung, seperti listrik, air, dan telepon serta membeli bahan-bahan ajar, dsb.

BKM-M (SMP & SMA)

Direktorat Jenderal Pendidikan

Menengah menyelenggarakan program Bantuan Khusus Murid (BKM) yang bertujuan memperbesar peluang lulusan SMP/MTs yang kurang mampu secara ekonomi untuk masuk ke Sekolah Menengah serta mengurangi angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah. Program bantuan tersebut diberikan kepada siswa Sekolah Menengah dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.

Tujuan

1. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah;

2. Mengurangi jumlah siswa Sekolah Menengah yang putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan;

3. Meringankan biaya pendidikan bagi siswa Sekolah Menengah dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

Dasar Hukum

Pemberian Bantuan Khusus Murid Jenjang Pendidikan Menengah dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2010 tentangRencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya;

3. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah tahun 2010-2014;

BHP & BLU

Badan Hukum Pendidikan (BHP)

Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formaL

• Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah
• Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHPPD adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah.
• Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
• Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan

Badan Hukum Pendidikan (BPH) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik

Badan Hukum Pendidikan (BPH) bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.

Badan Layanan Umum (BLU) 

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.